Dulu Janjikan Dua Minggu Selesai, Kenyataannya Malah Gandeng Perusahaan Asing

"Panggil aja programmer untuk melakukan itu, nggak ada dua minggu dapat dirampungkan." Kata-kata itu dipopulerkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat debat kampanye pemilihan presiden lalu. Dengan optimis, ia mengatakan program e-government yang menjadi program andalannya sangat mudah diimplementasikan. Pengerjaannya tak sampai dua minggu. Begitu menurutnya. Tetapi kenyataan yang terjadi setelah Jokowi menjabat menjadi presiden tidak seperti yang diungkapkan pada pilpres lalu. Setelah delapan bulan memerintah, program tersebut tak kunjung terwujud. Terakhir, presiden Jokowi malah berencana membentuk perusahaan patungan antara PT Telekomunikasi Indonesia dengan Telecommunication Limited (SingTel) untuk menggarap e-government. Sontak saja DPR mengkritik kebijakannya. Politikus Partai Keadilan Sejahera (PKS), Sukamta menyuarakan keberatannya. “Saat debat Capres, Jokowi menyatakan membuat program e-government itu mudah, cukup panggil programmer, dua minggu selesai. Tapi saat jadi presiden, Jokowi berencana membentuk perusahaan patungan antara PT Telkom dengan Singtel milik Singapura," kata Sukamta, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (15 Juni 2015). Sukamta menjelaskan, pernyataan Jokowi saat Capres menyiratkan seolah tenaga lokal sudah tersedia menggarap e-government. Namun anehnya mengapa kini harus bekerjasama dengan perusahaan asing. "Tapi kok sekarang mau kerjasama dengan SingTel?,” tanya Sukamta. Beliau juga mengingatkan bahwa e-government mencakup hal-hal yang terkait dengan rahasia negara. Sehingga sangat rentan dan bahaya bagi Indonesia bekerja sama di bidang ini dengan negara lain. "Potensi bocornya rahasia negara cukup besar," terang anggota Komisi I DPR RI ini. Selain itu UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 7 (2) menekankan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan salah satunya untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara. "Apakah saat bekerjasama dengan asing dalam bidang e-government, keamanan negara kita terjamin?," tanyanya. Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini menegaskan, bahwa kerja sama di bidang transaksi elektronik, pusat data (server) harus berada di wilayah Indonesia, bukan di negara asing, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 (2). "Di era asymetric warfare, perang juga bisa terjadi dengan sistem pemerintahan atau perpolitikan sebagai sasarannya. Kerja sama e-government dengan negara asing akan memberi peluang lebih besar terjadinya perang asimetris ini," tegasnya Karena itu, dia menyarankan pemerintah Jokowi memprioritaskan penggunaan teknologi dan programmer dari dalam negeri saja. "Kan dulu katanya cukup dua minggu selesai (bikin program e-government). Orang Indonesia banyak kok yang jadi programmer handal untuk mendevelope program e-government. Tinggal diberdayakan saja. Jadi perlu dikaji rencana kerja sama dengan SingTel,” pungkas Sukamta. LSM Ikut Mempertanyakan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis) Sugiyanto juga mempertanyakan kebijakan Jokowi ini. "Kenapa mesti kerjasama dengan Singapura, memang tidak bisa dikerjakan sendiri?," tanyanya. Menurut dia, rencana membentuk perusahaan patungan bersama SingTel untuk menggarap pasar e-Goverment di Tanah Air perlu ditinjau ulang. Boleh saja saham mayoritas di perusahaan patungan yang akan dibentuk nanti dipegang Telkom sebesar 60 persen dan sisanya SingTel, seperti dikatakan Menteri BUMN Rini Sumarno. Tapi kata Sgy, panggilan Sugiyanto, bukan tidak mungkin kesepakatan itu hanya berlaku di awal, dan dalam waktu singkat justru seluruh saham dikuasai SingTel. "Jangan-jangan nanti mereka menguasai seluruh sahamnya. Kalau begitu kita lagi-lagi menyerahkan pengelolaan sumber potensial ke orang luar," katanya. Untuk itu dia meminta presiden Jokowi membatalkan kerjasama menggarap e-government dengan Singapura. "Sejauh ini komitmen Jokowi menjaga kedaulatan belum terlihat, belum ada kebijakannya yang bisa diapresiasi. Kini komitmen Jokowi diuji dalam proyek e government ini," tukasnya. Juga Dikritik Mantan Relawan Jokowi Mantan Ketua Relawan Bara JP Ferdinand Hutahaean ikut bersuara. Ia menyayangkan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang dianggapnya terlalu gegabah. Ia pun mengungkapkan keanehan di balik adanya kerjasama tersebut. "Kerjasama ini sangat kita sayangkan bila benar telah dilakukan. Ada beberapa hal yang sangat mengganggu dalam perjanjian ini," kata Ferdinand kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (15 Juni 2015). "Pertama adalah E-Government ini tupoksi kementrian apa sih? Bukankah harusnya ada di Kemendagri? Kenapa jadi Menteri BUMN yang urus? Dan kenapa E-Government ini dijadikan seperti bisnis?," ketus dia. Yang kedua kata dia, kerjasama ini benar-benar blunder. Sebab menyerahkan E-Government kepada asing. "Itu sama saja artinya kita menelanjangi diri dan membuka baju di depan asing, dimana kerasahasiaan bangsa ini lagi? Yang ketiga, kenapa harus kerjasama dengan asing dalam hal ini? Kita mampu kok untuk melakukan dan membuat sistem E-Goverment yang baik," tandas dia. "Aneh ketika hal begini saja diserahkan kepada asing," imbuh dia. Semestinya, lanjut dia, menyangkut IT seperti ini sebaiknya diserahkan ke BIN untuk membuat sistem E-Goverment bukan malah menyerahkan kepada asing. Alasannya karena ini menyangkut kerahasiaan negara. "Ini tindakan bodoh namanya, menelanjangi diri kepada asing. Saya melihat motifnya jadi bisnis. Mencari untung dari proyek ini dengan mengabaikan prinsip kemandirian bangsa, serta mengabaikan kerahasiaan bangsa," tegas dia. Pemerintah, kata dia, harusnya bersikap lebih hati-hati untuk kebijakan seperti ini. "E-Goverment itu tentu akan memuat data-data milik negara yang mungkin mengandung kerahasiaan, dengan demikian lebih baik dikelola sendiri oleh Telkom dan tenaga-tenaga IT kita serta di bawah koordinasi intelijen agar lebih terjamin keamanan server dan kerahasiaan informasi," tandas dia. Lebih lanjut Ferdinand mengatakan bahwa bentuk kerjasama tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk menjual harga diri bangsa sama pihak asing. "Ya bukan sekedar digadaikan tapi diperjualbelikan. Ya melihat kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN, saya berfikir bahwa Rini S belum bisa diharapkan untuk membangun BUMN dan bangsa, ya sebaiknya diganti dengan sosok yang lebih mampu," pungkas dia. (jpnn/rmol/teropongsenayan/kabarumat)

Sumber : Kabar Umat http://ift.tt/1BiiPV6