serambiMINANG.com – Saat ini memasuki bulan syawal dan masih hangatnya terasa suasana bulan Ramadhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan acara halal bi halal dalam rangka memperingati hari raya Idul Fitri yang baru saja dirayakan oleh umat muslim. Dalam sambutannya Menteri KKP, Susi Pudjiastuti menyampaikan permohonan maaf dan ucapan selamat hari raya idul fitri kepada ...
Posting Menteri Susi Goyang Salsa di Halal Bi Halal Id Fitri Kementerian KKP Dikecam Netizen ditampilkan lebih awal di Serambi Minang.
Sumber : Serambi Minang http://ift.tt/1Ueg10o
Mengapa? Boros! Ada banyak alasan untuk tidak mudah memarahi istri kita. Terbentang dari Timur ke Barat. Tapi ada satu alasan yang kerap diabaikan. Boros. Jika kamu memarahinya, daya tahannya akan mendadak berkurang secara drastis, kemampuan survivalnya melemah, kesabarannya berkurang drastis, jiwanya terusik, dan lainnya. Dan bisa boros. Lha kalau memang salah, pak? Saya tidak berbincang tentang jika dia tak merasa salah. Justru pada titik itu pun, kamu harus berhati-hati dalam memarahinya. Tapi itulah asyiknya, karena cuma istri dan tidak ada pemeran sosial lain yang memberikan sensasi itu. Banyak-banyaklah bersyukur.😄😄😄 Eko Novianto
Terlalu banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kedatangan Presiden Turki Recep Tayyeb Erdogan ke Indonesia. Dari sekian banyak itu, kita ambil satu soal yang memiliki momentum sangat tepat, yakni terkait relasi Islam dan Negara di Tanah Air yang akhir-akhir ini kian mencemaskan. Apa kelindannya? Begini penjelasannya. Hubungan Islam dan Negara di negeri ini menjadi wacana yang tak pernah berakhir. Bukti tak terbantahkannya adalah saat menjelang pemilu. Isu ini tiba-tba menghangat dan menjadi sangat penting untuk dibahas. Kita ambil contoh saat menjelang pilpres 2009. Dalam debat cawapres yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional, pertanyaan tentang relasi Islam dan Negara ditanyakan oleh moderator acara Prof Komaruddin Hidayat. “Bagaimana menurut Anda sebaiknya hubungan antara agama dan Negara (politik)?” “Agama harus kita tempatkan di atas politik,” kata Boediono yang diamini oleh Prabowo Subianto. Sedangkan Wiranto lebih menukik tajam. “Agama memang harus dipisahkan dari politik, tapi nilai-nilai moralnya harus menjadi spirit agar politik menjadi santun dan berakhlak. Keesokan harinya, Koran Tempo menulis.” Ketiganya sepakat memisahkan agama dari politik.” Relasi islam dan Negara memang mengalami dinamika sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan. Namun, hubungan keduanya lebih banyak diwarnai ketegangan. Sebut saja soal Piagam Jakarta, pembubaran Masyumi di zaman Soekarno, peristiwa Tanjung Priok di era Soeharto hingga kemudian maraknya isu teroris di masa kini. Islam politik memang selalu menjadi pihak tertuduh. Gerak-gerik mereka terus dipantau dan dicurigai oleh Negara, terlebih ketika institusi Negara tersebut dikuasai oleh orang-orang yang tak suka dengan Islam. Yang timbul kemudian adalah ketegangan antara keduanya. Darah, nyawa dan airmata dari pihak Islam biasanya menjadi saksi bisu dari ketegangan yang tercipta atau sengaja diciptakan. Di masa pemerintahan Jokowi yang belum genap setahun, hubungan Islam dan Negara yang bersifat antagonistik kian terlihat. Semakin hari bahkan kian mencemaskan. Pemberangusan media Islam online hingga yang mutakhir tragedi Tolikara, menjadi bukti shahih adanya antagonistik antara Islam dan Negara. Mengapa di usia kekuasaannya yang sangat singkat, rezim Jokowi begitu terlihat ketidaksukaanya kepada Islam? Jawabannya sederhana: karena inner circle Jokowi merupakan “kelanjutan” dari orang-orang yang phobia terhadap Islam di masa Orde Lama dan Orde Baru. Dan tanpa menyebut nama, kita semua sudah mahfum siapa mereka. Islamofobia, begitulah kita kerap menyebut mereka. Orang-orang semacam ini sangat takut jika Islam berkuasa di Indonesia. Karena itu dengan segala cara mereka membuat hubungan Islam dan Negara selalu tegang. Juga melakukan political decay atau pembusukan politik terhadap politisi Islam dengan cara mengkriminalisasi melalui kasus korupsi, doyan perempuan dan sebagainya. Islamofobia adalah sebuah penyakit yang lahir dari,”Perasaan kurang percaya diri golongan minoritas,” kata mantan Ketua LIPI Taufik Abdullah. Minoritas yang percaya diri, ujar Taufik, pasti tidak akan takut pada Islam. Mereka akan bergaul dengan siapa saja seperti dalam memperjuangkan demokrasi dan musyawarah. (Politik Demi Tuhan, Pustaka Hidayah, 2000) Islamofobia ini lahir karena adanya kecurigaan yang berlebihan. Kecurigaan itu kemudian dibungkus dengan menghembuskan berbagai macam mitos seputar Islam dan keindonesiaan. Salah satu yang begitu gencar ditiupkan adalah mitos tentang disintegrasi bangsa ketika Islam dijadikan sebagai ideologi. Padahal, tidak ada bukti sejarah yang valid bahwa Islam menjadi sumber perpecahan bangsa. Umur persatuan bangsa, kata Anis Matta, tidak ditentukan oleh ideologi yang dianut suatu bangsa, namun oleh umur keadilan politik, sosial dan ekonomi. (Anis Matta, Dari Gerakan ke Negara, Penerbit Fitrah Rabbani, 2006) Timor-Timur yang keluar dari NKRI, bukan karena di sana diterapkan syariat Islam, tapi karena ketidakdilan dalm berbagai bidang. Nanggroe Aceh Darussalam yang “memberontak”, juga bukan karena sytariat Islam, namun karena tak adanya keadilan ekonomi dan sosial. Begitu pula halnya dengan Papua. Nah, kehadiran Erdogan ke Indonesia harusnya dapat membuat rezim Jokowi dan kaum Islamofobia yang ada di sekelilingnya berpikir ulang soal Islam politik. Erdogan adalah role model tentang bagaimana ketika Islam berkuasa. Tak menakutkan; tak menyeramkan; tak hantam kromo. Saat Islam berkuasa, kebijakan yang dikeluarkan sangat akomodatif, merangkul semua kalangan. Dan kekhawatiran akan dijadikannya sebagai negara Islam tak terbukti. Meski sudah lama berkuasa, secara resmi pemerintahan Erdogan baru pada 2013 membolehkan pemakaian jilbab bagi kaum wanita yang PNS. Sedangkan hakim, polisi dan tentara tetap tidak dibolehkan berjilbab. Di Turki, Erdogan tentu saja tak mulus menjalankan kekuasaannya. Kaum sekularis terus mengusiknya karena tak rela ada politisi Islam yang memimpin mereka. Mereka menjuluki Erdogan sebagai “ Islamis Reaksioner “. Namun, Erdogan dengan cerdasnya menjawab julukan itu dengan menyebut dirinya sebagai“ Pemimpin Religius di Negara Sekular “. Kita berharap besar, kunjungan Erdogan ke Indonesia tak cuma membuat Jokowi tertarik untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara. Lebih dari itu, ini waktu yang sangat tepat bagi Jokowi dan orang-orang di sekitarnya untuk mengubah cara pandang terhadap Islam. Tapi bisakah? Kita berhak pesimistis jika melihat bagaimana perlakuan Jokowi kepada pimpinan GIDI yang jelas-jelas telah membakar masjid di Tolikara. Bukankah karpet merah untuk Erdogan juga digelar Jokowi kepada teroris GIDI saat berkunjung ke Istana Negara? Erwyn Kurniawan @Erwyn2002 Pemimpin Redaksi www.kabarumat.com
Selepas MUI mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan sistem BPJS yang sekarang belum sesuai syariah, pro kontra bermunculan. Sanggahan pun hadir dari pihak BPJS di berbagai kesempatan, termasuk di televisi. Mendengar sanggahan dari pihak BPJS, betulkah BPJS tidak berbasis profit? Apakah arti BPJS ditetapkan UU sebagai lembaga non profit? Di awal pembentukan BPJS, kontroversi itu kencang sekali. Apalagi BPJS tenaga kerja, meski banyak orang lupa - seperti biasa kelas menengah sosial media umumnya (artinya tidak semua) atau tidak tahu hal-hal seperti itu, apalagi memahami perbedaan-perbedaan paradigma ideologis yang dipakai dalam menyelesaikan masalah jaringan pengaman kesehatan rakyat di Indonesia dan konsekuensinya. Terlepas dari itu, MUI perlu menyadari bahwa berfatwa di era posmo ini tidak sama dengan berfatwa di masa lalu, sebagai institusi pula MUI tidak menduduki institusi mufti diyar atau mufti resmi negara yang keputusannya mengikat untuk negara dan dihormati oleh umat. Di masa lalu, rakyat menanti-nanti fatwa mufti sebab ia bisa menjadi perwakilan aspirasi oposisi atas kebijakan negara (meski bisa sebaliknya, dan lebih sering sebaliknya yang terjadi). Meminjam nasehat Syaikh Abdullah bin Bayyah dalam "Shina'atul Fatwa wa Fiqhul Aqalliyaat", idealnya adab dalam produk fatwa adalah "an yakuna maqbulan 'indal 'ulama, hatta yaraka an-naasu ahlan bidzalika" (diterima oleh kebanyakan ulama sampai masyarakat menyambut baik tehadap produk-produknya), dan terlepas negara atau masyarakat atau ulamanya yang salah, kontroversi-kontroversi fatwa jelas tidak sehat dan harus dicari solusinya. Terlebih lagi, di Indonesia ulama dan komunitas ulama banyak, dua organisasi paling mainstream di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah pun sering minor bahkan oposan pada fatwa MUI meski sebetulnya pembentukan MUI disepakati oleh semua ormas sebagai representasi fatwa kolektif seluruh ormas. Posisi MUI semakin tidak menguntungkan karena yang dikritiknya adalah program populis pemerintah yang terlepas dari kekurangannya, sebagian masyarakat merasakan manfaatnya. Masyarakat yang mengkritik BPJS pun menginginkan "kritik sekuler" bukan kritik keagamaan, meskipun sebetulnya kritik MUI bisa substansial dan sejalan dengan "kritik sekuler". Harus diakui, di masa posmo, bagi sebagian besar kelas menengah, kritik sekuler dirasa lebih meyakinkan karena berbasis rasionalitas dan kritik agama dirasa terlalu cerewet, datang dari dunia alien dan masa lalu. Tariq Ramadan memberikan satu saran dalam hal ikhwal fatwa, bahwa fatwa tidak selalu harus memberi kata putus dalam hukum taklifi (alias memberi kata putus halal atau haram) tapi sebaiknya sebuah fatwa menyampaikan secara komprehensif konsideran-konsideran syariah dalam satu masalah dan mengajak stake holder duduk bersama. Atau jika fatwa tidak dapat seperti itu, buatlah model bayanat-bayanat atau penjelasan-penjelasan. Hal ini dengan tujuan agar, sebuah fatwa tidak direduksi menjadi satu hukum taklifi (halal atau haram) oleh orang yang terbiasa membaca kesimpulannya saja, juga untuk memposisikan MUI sebagai lembaga agen sosialisasi keilmuan dan agen perubahan sosial ketika legitimasinya sebagai lembaga hakim (dalam hal agama) tidak dimiliki. Jika MUI merasa telah melakukan semua itu (dalam kasus ini, saya lihat MUI sudah berpijak di landasan pemikiran yang benar bahwa jaring pengaman kesehatan adalah tanggung jawab negara, MUI menghindari "vonis" kata haram tapi media kompak menyebut kata haram, MUI sudah memberi rekomendasi solusi (meski saya kurang setuju solusinya) dan MUI pun mengajak stake holder duduk bersama) mungkin MUI perlu lembaga PR yang bagus. Sebagai contoh, dalam panel di TV One tadi malam, ada satu poin yang tidak meyakinkan dari penjelasan wakil MUI yaitu klaim bahwa BPJS memutar atau menginvestasikan dana terkumpul di sektor finansial yang berbasis bunga (meski bisa saja wakil BPJS yang menyanggah telah berbohong atau bagaimana?). Wakil MUI juga tidak meyakinkan ketika menjelaskan landasan penilaian mereka bahwa ada faktor ghurur dan maysir pada akad asuransi BPJS, umumnya masyarakat memahami bahwa asuransi adalah sistem ta'awun dan takaful yang bersifat dana kolektif berbasis gotong royong dan subsidi silang sehingga penjelasan MUI tidak meyakinkan. Padahal, yang dipersoalkan MUI adalah, jika ada profit atau surplus, dana tersebut harus kembali dalam bentuk manfaat kepada masyarakat, bukan sebagai keuntungan negara atau keuntungan korporasi (kecuali sebatas upah, ongkos teknis dan dana sustainability - berapapun besarnya "dana sustainability" itu mau ditetapkan), kecuali jika hal itu telah dinyatakan, diketahui dan disetujui oleh rakyat secara sukarela. Intinya, meskipun prinsip dalam takaful "keuntungan" rakyat terjadi ketika ia sakit, tapi jika ada surplus, dalam syariah ia harus kembali ke masyarakat. Jika arahnya adalah transparansi pengelolaan dana, dan dikembalikan pada prinsip syariah bahwa surplus harus kembali kepada masyarakat, maka kritik MUI secara substansial benar meski untuk membuktikan keakuratannya butuh pemeriksaan atau audit. Priyo Jatmiko
Mendatangi masjid untuk sholat zhuhur, saya terlambat sholat berjamaah rombongan pertama. Keperluan di kantor yang dilanjut makan siang membuat saya hanya bisa mengikuti rombongan sholat jamaah berikutnya. Lalu sempat terfikir untuk memperbaiki semangat beribadah. Saya harus membaca lagi artikel-artikel fadhilah amal, atau kalau perlu membaca khusyuknya ibadah para sufi yang lurus. Di dalam masjid, beberapa jamaah ada yang sudah beranjak meninggalkan tempat sholatnya, dan sebagian masih duduk meneruskan dzikir. Ada space kosong di tengah yang bisa diisi untuk sholat jamaah gelombang berikutnya. Kami yang belum menunaikan kewajiban segera menuju ke sana berkumpul membentuk shaf. Di dekat shaf pertama, ada seorang yang terlihat begitu asyik berdzikir. Menundukkan kepala, memejamkan mata, dan memutar tasbih dengan mulut komat-kamit. Entah ia mendengar iqomat yang dikumandangkan di dekatnya, atau tidak. Orang-orang makin berdatangan untuk bergabung. Sementara shaf pertama mentok oleh orang yang duduk itu. Ditunggu-tunggu, orang itu tak jua beranjak. Akhirnya dibuatlah shaf kedua. Peristiwa tadi menyentuh saya. Ada yang lebih penting dari merasakan nikmatnya beribadah, yaitu peduli dengan sesama. Teringat kisah Rasulullah saw mempercepat sholatnya saat ia sedang mengimami umat muslim, karena terdengar suara anak kecil menangis. Agar sang ibu yang ikut serta berjamaah bisa segera mengurusi anaknya. (Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim) Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Aulawiyat pun menjelaskan bahwa hak hamba lebih prioritas atas hak Allah semata-mata. (Untuk mengerti duduk perkaranya dan menghindari salah paham, silakan langsung merujuk ke buku tersebut) Orang yang asyik duduk berdzikir tadi menyentil saya untuk introspeksi adakah perilaku saya yang kurang peduli dengan sekitar? Ya, saya tetap harus mencoba memperbaiki kualitas ibadah saya yang kurang ini, tapi yang utama adalah jangan sampai ibadah saya baik namun hubungan pada sesama manusia buruk. Atau malah ibadah saya membuat orang lain kesusahan. Allahua'lam bish showab Zico Alviandri
Mulutmu harimaumu. Kata itu tampaknya sangat tepat untuk menggambarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang akhirnya dipanggil oleh Bareskrim Polri, Rabu (29/7). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus pengadaan perangkat UPS (Uninterruptible Power Suply) tahun 2014. Mengapa demikian? Empat bulan lalu, tepatnya Selasa (24/3/2015) di Balaikota, dengan lantangnya Ahok berucap kepada media soal kasus UPS. "Nanti saya nunjuk siapa yang jahat dari (anggota DPRD) siapa yang dipanggil Bareskrim. (Anggota) DPRD yang dipanggil Bareskrim, dialah yang jahat," kata Basuki. Hal ini untuk menjawab tantangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang meminta Basuki untuk menunjuk satu orang yang disebut sebagai maling. Sehingga tidak terkesan menuduh semua anggota dewan sebagai maling. "Kalau saya pakai oknum DPRD, dia (Prasetio) marah," kata Basuki. Basuki menyerahkan hal ini kepada pihak berwenang. Menurut dia, hukum yang akan membuktikan soal anggota DPRD yang terbukti "bermain" anggaran. Terlebih, Bareskrim Mabes Polri akan memanggil anggota DPRD terkait kasus pengadaan perangkat UPS (uninterrruptible power supply) tahun 2014. Di APBD-Perubahan 2014, sekolah-sekolah di Jakarta dianggarkan pengadaan UPS dengan nilai fantastis Rp 5,8 miliar tiap sekolah. Kini setelah Ahok diperiksa Bareskrim, pantaskah jika Ahok disebut sebagai penjahat?
Jagad media sosial saat ini sedang gempar dengan gambar pohon natal di web Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di "jakarta.go.id". Saat berita ditulis, Kamis (30 Juli 2015) gambar tersebut sudah tidak ada dan berganti tampilan "Sedang dalam perbaikan" sejak - kira-kira - pukul 10.40 pagi. Namun KabarUmat sempat mendokumentasikan tampilan sebelumnya yang dihebohkan. 
Kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyeret dua nama, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman. Kedua orang tersebut diduga bertanggung jawab atas penggelembungan dana pembelian UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 2014 DKI Jakarta. Keduanya adalah anak buah Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok). Alex berperan sebagai pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sementara Zaenal Soleman di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Noval Abuzar, Ketua Presidium Pemuda Djayakarta (PPD) mendesak agar Ahok bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. "Kasus UPS yg melibatkan pihak eksekutif di Pemda DKI harus di usut tuntas. Ahok sebagai Gubernur harus bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. Ahok jangan hanya bisa menyalahkan anak buah dan lepas tanggung jawab, karena penyusunan APBD di bawah kendali Gubernur," ujar Noval melalui siaran persnya, Kamis (30 Juli 2015). Rabu lalu, Ahok telah dipanggil Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ahok dicecar 21 pertanyaan menyangkut korupsi UPS ini. Menurut Noval, saat itu adalah kesempatan bagi Ahok untuk membuka kasus ini dengan terang benderang. "Ini momentum terbaik untuk Pak Ahok dalam upaya mengungkapkan dugaan-dugaannya terkait temuan beliau pada kasus penyimpangan dana anggaran UPS, seperti yg pernah beliau sering sebutkan ke media massa atau bahkan beliau adukan ke KPK beberapa waktu yg lalu," ujarnya menanggapi pemeriksaan Ahok di Bareskrim. Presidium Pemuda Djayakarta (PPD) tetap konsisten sejak awal dalam rangka Bersih-bersih di lingkungan Stakeholder DKI Jakarta dan tetap konsisten untuk mendukung aparat untuk menyeret begal-begal anggaran agar mendapatkan tindakan hukum yg layak sebagai bentuk adanya kepastian hukum.
Syariat Islam sering digambarkan sebagai penghambat pembangunan dan kebebasan oleh orang awam atau para orientalis. Padahal dalam prakteknya, Syariat Islam tak menjadi penghalang kemajuan sebuah daerah. Seperti yang dibuktikan dalam penerapan Syariat Islam oleh Provinsi Aceh. Pembangunan, khususnya pengembangan pariwisata, justru semakin baik. "Aceh melaksanakan syariat Islam, tapi bukan sebagai batu sandungan dalam mengembangkan potensi pariwista yang ada," terang Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudirman. Bahkan Pemerintah Aceh sendiri sedang menggalakkan program tahun kunjungan Aceh untuk menggenjot pertumbuhan sektor pariwisata. Karenanya, pemeran sosok Haji Uma dalam serial drama komedi yang populer di Aceh itu berharap kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat agar bisa bersatu mewujudkan program destinasi wisata di propinsi paling ujung pulau sumatera itu. Menurutnya, sektor pariwisata merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Untuk itu, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Sudirman mendorong pembangunan sektor pariwisata di seluruh kabupaten/kota di Aceh. "Ini masa reses, kami hadir untuk melakukan monitoring terkait UU Kepariwisataan. Semoga Aceh bisa membangun destinasi wisata dan memberikan hasil positif terhadap pendatan asli daerah," tutur anggota Komite III DPD RI tersebut. Ditambahkan, jika potensi wisata di Aceh dikelola dengan baik pasti akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar lokasi objek wisata dan akan bergeliatnya industri kreatif. Pun demikian, ia menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan wisata daerah dengan pusat. Selain itu, lanjut dia, infrastruktur pendukung juga harus dibangun, di samping pengembangan produk wisata dan keterlibatan masyarakat. Tak kalah pentingnya menurut Haji Uma adalah jaminan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Ayah Yusniar dalam serial komedi "Umpang Breuh" itu juga mengatakan masih ada beberapa kelemahan dalam menangani pariwisata di Aceh. Misalnya, sambung dia, masih terjadi pengkerdilan terhadap dinas dan minimnya anggaran yang tersedia. Selanjutnya, dia menilai bercampurnya bidang kepariwisataa dalam suatu dinas juga merupakan kendala lain yang harus segera diambil langkah konkrit oleh pemerintah daerah. "Bidangnya bercampur, bersatu dalam suatu dinas yang akhirnya gemuk. Padahal kementeriannya berbeda," imbuh dia dalam pertemuan santai penuh nuansa kekeluargaan itu. Sudirman juga mengutarakan pentingnya "blue print project" dalam pembangunan destinasi wisata di Aceh. Terlebih, kata dia, saat ini DPD RI sedang membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Kebudayaan dan Bahasa Daerah. Dalam kesempatan itu, senator asal Aceh itu berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh umumnya dan Kota Langsa khususnya, terkait dengan pembangunan kepariwisataan. "Segenap kemampuan pemikiran dan tenaga saya siap berjuang untuk kemasalahatan masyarakat Aceh," kata Sudirman. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa Syafrizal menyampaikan sejumlah program yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya terkait dengan pencanangan Langsa destinasi wisata tahun 2017. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Usman Abdullah, kata Syafrizal, pengembangan sektor pariwisata di daerahnya mulai berdenyut. Dimana, telah dibangun jalan setapak di kawasan hutan mangrove di Kuala Langsa dengan panjang 250 meter dan akan kembali dibangun sehingga mencapai 1 kilometer. "Pembangunan jalan setapak itu menyedot perhatian banyak pengunjung. Kami masih terus akan membangun sampai 1 Km panjangnya," sebut Syafrizal. Sedangkan untuk objek wisata lainnya terdapat ruang terbuka hijau atau lebih populer disebut hutan kota. Di kawasan itu, terang Syafrizal, telah dibangun beberapa fasilitas seperti mushalla, danau buatan, penakaran rusa dan juga infrastruktur penunjang seperti jalan sehingga memudahkan akses menuju lokasi objek wisata itu. Ditempat itu pula digelar acara Sapta Pesona yang merupakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwista dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah even lainnya yang terkait dengan kepariwisataan dan kebudayaan. Untuk menarik minat wisatawan, Syafrizal juga menyampaikan telah merenovasi gedung bersejarah peninggalan Kolonial Belanda yang berada di Jantung Kota Langsa sebagai gedung museum daerah. "Balai Juang yang merupakan saksi sejarah pemerintahan kolonial telah dipugar menjadi museum daerah yang kini masih dalam tahap pengerjaan dan pengumpulan benda-benda bersejarah yang akan diletakkan di museum itu," papar dia. Masih menurut Syafrizal, bidang kebudayaan juga terus digalakkan seperti dialog budaya, penggalian potensi seni generasi muda, festival piasan raya dan lainnya. "Tahun 20016 akan dilaksanakan Festival Budaya Melayu Raya, di mana, Langsa merupakan pusat peradaban tiga perkauman yakni Melayu (Tamiang), Aceh dan Gayo," jelasnya.(Antara/KabarUmat)
