Gedung Berlian DPRD Jateng. (Foto : Simpanglima.wordpress)
SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) diduga melakukan mark down pendapatan daerah tahun 2015. Yaitu pendapatan ditarget lebih rendah dari potensi yang ada. Sehingga aparat penegak hukum patut mencermati, karena rawan korupsi.
Buktinya Pemprov Jateng dibawah kepemimpinan Gubernur H Ganjar Pranowo tiba-tiba menurunkan target pendapatan daerah pada tahun 2015.
Tidak tanggung-tanggung, penurunan target pendapatan daerah itu mencapai Rp 450 miliar. Bahkan pengajuan awal penurunan ke dewan sebelumnya mencapai 695 miliar.
Kepastian adanya penurunan target pendapatan daerah itu disampaikan langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo, Selasa (18/8) kemarin. Yaitu usai penandatanganan KUPA PPAS 2015 antara Gubernur Jateng dengan DPRD di Ruang Badan Anggaran lantai 4 Gedung Berlian.
“Ya kemarin direvisi. Dari rencana penurunan Rp 600 miliar itu masih sulit untuk tercapai. Beban itu ada di pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Lalu kita sampaikan ke DPRD untuk dihitung ulang. Dan akhirnya ketemu angka Rp 450 miliar,”ungkapnya.
Menurut Gubernur, penurunan itu berasal dari banyak sektor. Tapi terbanyak adalah dari kendaraan. Sehingga menurut Gubernur kalau peningkatan pendapatan daerah dari sektor kendaraan dianggap berlebihan dan tidak akan tercapai.
“Persoalannya mobil baru jenis premium turunnya luar biasa dan kontribusinya sangat sedikit sekali. Karena untuk angkutan umum dan barang dapat discoun sesuai aturan Mendagri,”katanya.
Dengan situasi sekarang ini, dirasa target tidak akan tercapai. “Tapi kita masih punya piutang. Sehingga kita minta teman-teman DPPAD untuk memaksimalkan penagihan,”tukasnya.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi sangat menyayangkan dengan adanya Penurunan pendapatan daerah. “Ini aneh sekali, semua harga naik, pajak naik, tapi ini pendapatan diturunkan. Tidak rasional,”tukasnya. (JN01)
sumber Jowonews.com http://ift.tt/1URWAuy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar